JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini dihadapkan pada tuntutan untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Tuntutan ini muncul setelah terjadi kontroversi mengenai amplop misterius yang ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, di Kantor Kementerian Kehutanan sebelum sang bupati ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah tersebut.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menekankan bahwa pemanggilan terhadap Menhut Raja Juli sangat penting. Proses pemeriksaan ini diperlukan untuk mengungkap apakah ada kesepakatan rahasia yang terjadi sebelum amplop tersebut ditinggalkan.
“KPK perlu melakukan pemanggilan agar dapat memeriksa apakah sebelumnya sudah ada kesepakatan atau tidak. Jika ditanya, tentu jawabannya akan tidak,” ujar Zaenur.
Zaenur juga menegaskan bahwa penyidik KPK tidak boleh langsung puas hanya dengan keterangan lisan dari para pihak yang terlibat. Pukat UGM merekomendasikan agar lembaga antirasuah tersebut melakukan pendalaman berbasis ilmiah dan memeriksa bukti-bukti objektif lainnya.
Beberapa langkah yang disarankan meliputi:
Melacak jejak komunikasi digital melalui pesan WhatsApp
Melakukan pemeriksaan silang (cross-examination) terhadap tersangka dan saksi
* Memeriksa rekaman CCTV di area Kantor Kementerian Kehutanan
Langkah-langkah ini penting untuk menentukan apakah ada unsur pidana yang terpenuhi atau justru sebaliknya.
KPK Tegaskan Pengembalian Uang Bukan Berarti Bebas Pidana
Di sisi lain, pihak internal KPK memastikan bahwa status hukum terkait amplop ini belum sepenuhnya aman bagi pihak penerima. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan (Plt Dirdik) KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa aksi pengembalian amplop yang dilakukan oleh pihak Menhut Raja Juli tidak serta-merta menghapus potensi pelanggaran hukum.
“Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya,” kata Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Taufik menjelaskan bahwa fakta pengembalian uang tersebut akan tetap dimasukkan ke dalam konstruksi perkara yang sedang disusun oleh penyidik. KPK saat ini tengah menelusuri secara mendalam apakah amplop dari Bupati Kuansing tersebut memiliki benang merah dengan dugaan suap pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kemenhut.
Mengingat proses penyidikan baru bergulir di tahap awal pasca-OTT, KPK meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu kepada tim penyidik guna mengumpulkan seluruh alat bukti secara komprehensif.
